Orang Rimba adalah Kita

Oleh Sri Palupi

Kenapa orang-orang itu berdesak-desakan di kendaraan roda empat sampai sulit bernapas? Kenapa orang yang lain naik mobil kosong sendirian? Kenapa tidak mengajak yang lain? Orang-orang kota tidak adil. Saya lebih suka di hutan. Itulah ungkapan sedih orang Rimba ketika melihat kota.

Meskipun hutan satu-satunya tempat nyaman bagi mereka, di hutan yang sama orang Rimba kini tak lagi merdeka. Hutan dan kota kini tak jauh beda. Keduanya adalah penjara bagi warga yang kehilangan hak asasinya. Enam puluh tiga tahun kita mengklaim diri merdeka, tetapi nasib bangsa ini tidak lebih baik daripada nasib orang Rimba.

Orang Rimba

Orang Rimba, yang oleh orang luar disebut masyarakat terasing, dulu merasa dimanjakan oleh alam. Alam memberi mereka makan sekaligus membentengi mereka dari pengaruh luar. Kenyamanan itu telah lama berubah menjadi kecemasan sejak orang luar melakukan intervensi atas kehidupan mereka.

Kecemasan orang Rimba berawal dari hadirnya program transmigrasi. Program yang butuh lahan luas itu mencaplok wilayah hutan yang dianggap tak berpenghuni. Kecemasan berkembang menjadi bencana ketika proyek HPH, HTI, legal dan illegal logging, pertambangan dan perkebunan sawit skala besar mengapling-ngapling wilayah mereka. Mereka tersingkir, tak terlibat, dan tak ikut menikmati eksploitasi wilayahnya. Apa yang selama ini disebut pembangunan oleh orang luar, bagi orang Rimba adalah penyingkiran.

Ketika orang Rimba dihadapkan pada relasi yang tidak adil dengan dunia luar, pendidikan menjadi tumpuan harapan. Pendidikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan mereka yang hidupnya diporak-porandakan oleh orang luar. Sayangnya, jauh panggang dari api, pendidikan formal yang sentralistis itu justru diarahkan pada tafsir tunggal dunia luar yang mengasingkan peserta didik dengan dunia nyata mereka.

Seperti halnya pembangunan, kurikulum dan pranata pendidikan formal menjadi mesin yang memarjinalkan orang Rimba. Tradisi orang Rimba yang mengakui halom sekato rajo atau alam diatur oleh pemerintah membuat mereka tak pernah melawan kekuatan luar. Ketika pemerintah dan orang- orang luar memaksa mereka menjadi petani dan keluar dari hutan, mereka tak punya pilihan. Padahal, mereka tak biasa mengolah tanah.

Dikuasai korporasi

Sejarah kita adalah sejarah orang Rimba. Dulu kita pun dimanjakan oleh alam. Seperti orang Rimba, kita pun semakin tersingkir dari alam kita sendiri. Proklamasi yang 63 tahun lalu dikumandangkan tidak serta-merta identik dengan kemerdekaan. Nyatanya, negeri yang memiliki lebih dari 17.000 pulau itu telah lama dijadikan kawasan penyedia bahan baku murah oleh negara-negara industri maju.

Pemerintah, dari zaman Soekarno sampai SBY, yang dimandatkan untuk mengurus negeri ini, banyak berkhianat pada konstitusi. Kuasa politik, ekonomi, dan kekuatan militer telah digunakan untuk mendukung operasi pengurasan aset-aset alam Nusantara oleh kekuatan korporasi. Aset alam yang semestinya menyejahterakan telah lama mengalami salah kelola. Beragam regulasi negara telah membuat aset alam itu seolah menjadi kutukan.

Sejarah negeri kini memasuki babak baru. Babak kebangkrutan dan bencana ekologis. Ini bisa dinilai dari dua fakta berikut. Pertama, aset-aset alam kita tidak lagi dikuasai negara, sebagaimana anggapan orang Rimba, tetapi ada di bawah kendali korporasi. Korporasi global telah menguasai lebih dari 90 persen ladang-ladang minyak dan gas bumi Indonesia. Sekitar 60 persen produk gas bumi dan 80 persen batu bara setiap tahun dikirim ke negara-negara maju. Anehnya, kita sendiri krisis listrik akibat langkanya pasokan batu bara.

Data Walhi dan Jaringan Pertambangan (Jatam) tahun 2005 menunjukkan, sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan kita telah dikuasai oleh korporasi pemegang HPH, 35 persen daratan kita dikuasai oleh 1.400-an korporasi pertambangan. Freeport sendiri menguasai hampir dua juta hektar. Apakah kemudian mereka berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat? Data resmi membuktikan, sentra-sentra kemiskinan dan busung lapar justru berada di lokasi-lokasi strategis itu. Laju penggundulan hutan mencapai 2,72 juta hektar per tahun. Dalam lima tahun terakhir terjadi pembakaran hutan dengan 40.000 titik panas per tahun dan 87 persen di antaranya berada di wilayah konsesi perkebunan sawit, HTI, dan HPH. Tak satu korporasi pun yang ada di wilayah titik panas itu dijerat hukum sebagai pelaku pembakaran hutan.

Kedua, meskipun aset-aset alam kita terus dikuras, toh pengurasan itu tidak mengurangi beban utang negara. Bahkan, anehnya beban utang itu justru bertambah. Hingga Januari 2008, untuk outstanding Surat Utang Negara (SUN) saja sudah mencapai angka Rp 900 triliun. Belum lagi utang luar negeri yang pada triwulan 2007 tercatat sebesar 79 miliar dollar AS. Lalu, ke mana larinya hasil pengurasan aset dan uang hasil utang itu kalau 37 juta warga masih tergolong miskin, 20-40 persen anak di 72 persen kabupaten masih kurang gizi dan 10 persen penduduk masih belum memiliki pekerjaan? Negeri ini dibuat bangkrut oleh kekuasaan korporasi dan birokrasi yang sama-sama korup.

Negeri bencana

Eksploitasi alam oleh korporasi dan birokrasi yang korup itu telah mengubah negeri kaya menjadi negeri bencana. Dari tahun ke tahun, bencana ekologis mengalami peningkatan. Pada tahun 2006/2007 tercatat 840 kejadian bencana yang menelan 7.303 jiwa meninggal dunia. Dalam lima tahun terakhir, 83 persen wilayah Indonesia rawan bencana dan 98 persen penduduk Indonesia rawan jadi korban. Walhi mencatat, kian luas dan intensifnya bencana membuat sumber daya Indonesia selama sembilan bulan dalam satu tahun habis untuk mengurus bencana.

Seperti orang Rimba, ketika hidup kita diporak-porandakan orang luar, mestinya kita bisa berpaling pada pendidikan yang mengajarkan bagaimana cara bertahan. Sayangnya, di bidang ini pun kita masih kedodoran. Sistem pendidikan tidak membangun kesadaran dan kecerdasan kritis peserta didik, tetapi untuk sekadar lulus ujian.

Kondisi ini diperburuk oleh media kita yang terus-menerus melakukan pembodohan dan pendangkalan dengan tayangan kekerasan, sinetron, dan teror segala rupa hantu. Lengkap sudah penjajahan yang diderita bangsa ini. Bukan saja alam fisik negeri ini yang dikuasai korporasi, bahkan pikiran anak-anak kita pun telah dikendalikannya.

Jalan baru

Sekelam itukah potret bangsa ini? Tidak sepenuhnya demikian. Di depan masih terpampang jalan pembebasan, jalan baru menuju Indonesia baru. Jalan baru itu menuntut kesepakatan untuk kembali pada cita-cita hidup bersama dengan nama Indonesia.

Mengganti kepemimpinan nasional saja tidaklah cukup bila tidak didukung oleh tumbuhnya massa kritis (critical mass) rakyat yang sadar tengah hidup dalam ancaman bencana ekologis, siap berbuat untuk keselamatan kolektif, berani membangun kekuatan politik alternatif, dan berani mengubah model ekonomi nasional ke arah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/28/01390351/orang.rimba.adalah.kita